Lumajang, detiksatu.com - Pemerintah Desa Labruk Kidul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, menyesuaikan arah pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Dengan ruang fiskal yang lebih sempit, desa memprioritaskan pelayanan publik serta program yang dinilai paling mendesak bagi masyarakat.
Kepala Desa Labruk Kidul melalui Sekertaris Desa, Samsul Huda menyampaikan bahwa pengelolaan dana desa tetap mengacu pada ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku.
Namun, adanya penyesuaian kebijakan dan program dari pemerintah pusat membuat desa perlu menyelaraskan kembali prioritas pembangunan.
“Secara prinsip kami tetap melaksanakan sesuai aturan. Ketika ada penyesuaian anggaran, kami juga harus menyesuaikan program yang dijalankan,” ujar Samsul, Senin (20/04/2026) siang.
Ia menuturkan, perencanaan pembangunan desa tetap berangkat dari aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa (musdes), masukan tokoh masyarakat, hingga dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan APBDes.
“Program yang dijalankan tetap berbasis kebutuhan masyarakat agar manfaatnya bisa langsung dirasakan,” jelasnya.
Sejumlah program yang telah berjalan, lanjutnya, dinilai memberikan dampak nyata bagi warga. Di antaranya program sertifikasi tanah melalui PTSL (Prona) serta pembangunan fasilitas umum seperti lapangan desa.
“Kalau program berasal dari kebutuhan warga, dampaknya memang lebih terasa,” ungkapnya.
Dalam evaluasi program tahun 2024–2025, pemerintah desa menghadapi keterbatasan dalam merealisasikan seluruh rencana. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian anggaran, termasuk adanya program tertentu yang menyerap porsi anggaran cukup besar.
“Dengan kondisi itu, kami harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas,” terangnya.
Meski demikian, aspek transparansi tetap dijaga. Pemerintah desa membuka akses informasi anggaran kepada masyarakat melalui papan informasi publik serta mekanisme pelaporan berjenjang.
“Setiap penggunaan anggaran kami sampaikan secara terbuka. Pengawasan juga dilakukan melalui kecamatan, inspektorat, hingga dinas terkait,” tambahnya.
Untuk tahun berjalan, Pemdes Labruk Kidul menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Sementara program pembangunan lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
“Pelayanan publik menjadi fokus utama. Untuk pembangunan fisik, tentu menyesuaikan dengan kondisi anggaran,” katanya.
Terkait program Koperasi Desa Merah Putih, hingga saat ini masih dalam tahap persiapan. Desa menghadapi kendala pada ketersediaan lahan yang sesuai dengan kriteria.
“Dari sisi SDM kami siap, tetapi untuk lahan yang memenuhi persyaratan masih dalam proses pencarian,” tandasnya.
Ia menambahkan, karena program tersebut belum berjalan, dampak ekonominya bagi masyarakat belum dapat dinilai secara langsung.
“Kami belum bisa mengukur manfaatnya karena memang belum terealisasi,” imbuhnya.
Dalam menjaga kepercayaan publik, pemerintah desa terus mengedepankan transparansi dan komunikasi aktif melalui RT/RW serta forum pertemuan warga.
“Kami rutin menyampaikan rencana dan realisasi program agar masyarakat tetap mengetahui perkembangan desa,” paparnya.
Pemdes Labruk Kidul berharap partisipasi masyarakat tetap terjaga dalam setiap proses pembangunan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi anggaran yang ada.
“Kami berharap masyarakat dapat memahami keterbatasan yang ada, sehingga pembangunan desa bisa berjalan secara bertahap dan berkelanjutan,” pungkasnya. (bgs)
