Ketua KBB, Agus Sugianto, menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat satu orang yang menjabat sekaligus sebagai bagian dari Komite Keperawatan dan Kepala Instalasi di RSUD tersebut.
Menurut Agus, secara prinsip rangkap jabatan antara pengurus Komite Keperawatan dengan jabatan struktural atau operasional seperti Kepala Instalasi, Kepala Bidang, maupun Kepala Ruangan sebaiknya dihindari, meskipun dalam praktiknya kerap terjadi akibat keterbatasan sumber daya manusia di rumah sakit.
“Fungsi Komite Keperawatan adalah sebagai wadah non-struktural yang berperan dalam meningkatkan profesionalisme, kredensial, mutu, serta etika keperawatan. Sementara Kepala Instalasi merupakan jabatan struktural yang bertanggung jawab langsung terhadap operasional pelayanan,” ujar Agus, Jumat (17/4/2026).
Ia menilai rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest), karena Komite Keperawatan memiliki fungsi menilai dan melakukan kredensial terhadap tenaga keperawatan, sementara Kepala Instalasi adalah atasan langsung dalam pelaksanaan pelayanan.
“Hal ini bisa berdampak pada objektivitas penilaian. Pengawasan mutu profesi berpotensi tidak berjalan maksimal jika fungsi pengawas dan pelaksana berada pada orang yang sama,” jelasnya.
Selain itu, Agus juga menyoroti potensi beban kerja yang tinggi apabila satu orang memegang dua jabatan sekaligus, yang dinilai dapat mengurangi efektivitas kinerja.
“Secara ideal, untuk menjaga objektivitas kredensial dan etika profesi, rangkap jabatan seperti ini tidak disarankan,” tambahnya.
KBB pun mendesak Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk segera melakukan evaluasi terhadap kondisi tersebut. Jika tidak ada tindak lanjut, pihaknya mengancam akan menggelar aksi massa di depan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak RSUD Uwes Qorny Cilograng maupun Dinas Kesehatan Provinsi Banten terkait dugaan tersebut.
(Jul)
