Oleh: Agusto Sulistio
Dalam dunia politik modern, jangan hanya lihat dari panggung depan, karena itu kadang bukan realitas yang sesungguhnya. Isu datang silih berganti, narasi yang dibuat, dan perhatian publik terus diarahkan ke berbagai arah. Terlihat dinamis, berisik dan seolah esok langit akan runtuh, kekuasaan pun tumbang. Disini banyak tak menyadari oleh adanya satu pola, bahwa isu diangkat kadang bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk memecah perhatian publik.
Strategi ini bukan hal baru, pakar komunikasi publik, Harold Lasswell menyatakan bahwa politik tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga bagaimana persepsi publik dikelola. Dalam konteks ini, isu menjadi alat, untuk terus dihembuskan, diperbesar, lalu disebarkan secara masif agar publik tidak fokus pada satu titik. Ketika perhatian terpecah, maka kekuatan kolektif pun melemah.
Di era sekarang yang semakin canggih, data statistik publik dapat dibaca dengan mudah dari berbagai media sosial untuk dikaji lebih mendalam, berdasarkan usia, pendidikan, kelompok sosial, hingga psikologis massa. Dari sini narasi disusun secara spesifik untuk masing-masing segmen. Hasilnya, bukan hanya perbedaan pendapat yang muncul, tetapi juga perbedaan cara pandang terhadap realitas kebijakan dan jalannya pemerintahan. Publik tidak hanya terbelah, tetapi mereka hidup dengan “versi kebenaran” yang berbeda-beda.
Padahal, kita mengenal satu prinsip sederhana "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam konteks politik, prinsip ini justru dipahami secara terbalik. Selama masyarakat tidak bersatu dalam satu isu besar, maka stabilitas kekuasaan relatif aman.
Fakta tersebut bisa dilihat dari polemik di Amerika Serikat, misalnya, Donald Trump ketika hadapi tekanan luar biasa sepanjang masa jabatannya. Pada 24 September 2019, DPR AS memulai proses pemakzulan terhadap dirinya. Puncaknya terjadi pada 18 Desember 2019, ketika ia resmi dimakzulkan. Isu yang melatarbelakangi sangat serius, dugaan penyalahgunaan kekuasaan dengan menekan pemerintah Ukraina untuk kepentingan politik domestik.
Namun apa yang terjadi?
Pada 5 Februari 2020, Senat membebaskan Trump dari semua tuduhan. Ia tetap berkuasa.
Kemudian di 25 Mei 2020, kematian George Floyd memicu gelombang demonstrasi besar di seluruh Amerika Serikat. Aksi Black Lives Matter mengguncang banyak kota, bahkan tekanan sampai ke jantung kekuasaan di Washington. Tapi sekali lagi, kekuasaan tidak runtuh. Trump tetap menjabat hingga akhir masa kepemimpinannya pada 20 Januari 2021.
Kisah serupa juga terjadi di Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo.
Pada 2 Desember 2016, jutaan orang turun ke jalan dalam Aksi 212. Isu yang diangkat adalah dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama. Ini bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan salah satu mobilisasi massa terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Tekanan publik sangat besar, emosi kolektif menguat, dan perhatian nasional tersedot ke satu titik.
Namun pemerintahan tetap berjalan. Beberapa tahun kemudian, pada 5 Oktober 2020, DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hitungan hari, gelombang demonstrasi meledak di berbagai kota, tepatnya pada 6 hingga 10 Oktober 2020. Mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil bersatu menyuarakan penolakan. Media sosial dipenuhi kritik, jalanan dipadati aksi.
Tetapi sekali lagi, kekuasaan tidak runtuh. Dari berbagai peristiwa ini, kita melihat satu benang merah yang sangat jelas, bahwa kekuasaan modern tidak mudah jatuh hanya karena isu besar, kritik keras, atau bahkan demonstrasi massal.
Mengapa demikian? Karena kekuasaan tidak berdiri di atas opini semata, tapi ditopang oleh struktur yang jauh lebih dalam yakni institusi politik, dukungan parlemen, stabilitas aparat keamanan, serta jaringan elite yang saling terkait. Selama pilar-pilar ini tetap kokoh, maka tekanan dari luar hanya akan menjadi riak, bukan gelombang yang menumbangkan.
Di sisi lain, perkembangan teknologi justru memperkuat kondisi ini. Di era smartphone dan internet, masyarakat memang lebih mudah bersuara. Namun di saat yang sama, mereka juga lebih mudah terdistraksi. Aktivisme bergeser dari aksi nyata menjadi aktivitas digital, cukup dengan like, share, dan komentar.
Fenomena ini disebu "slacktivism", partisipasi semu yang memberi rasa terlibat, tetapi minim dampak nyata. Orang merasa sudah berjuang, padahal kekuasaan yang mereka tekan tidak berdampak kuat pada kekuasaannya.
Kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang cukup paradoks. Dunia tampak semakin demokratis, tetapi pada saat yang sama, kekuasaan justru semakin stabil. Bukan karena tidak ada kritik, melainkan karena kritik itu tidak terorganisir menjadi kekuatan yang mampu menyentuh inti struktur kekuasaan.
Maka, memahami politik hari ini tidak cukup hanya dengan mengikuti isu yang sedang viral, apakah itu isu ijazah, korupsi, sumber daya alam. Ingat aksi massa 212 tahun 2016 tekanan politik dan masaa yang turun jumlahnya jauh lebih besar dibanding tekanan dan massa aksi saat ini.
Realitas tersebut pun dapat dikaitkan dengan posisi kekuasaan saat ini, dimana Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka yang memiliki isu dan kontroversi yang kuat kecil kemungkinan jatuh dan berhenti ditengah jalan (sebelum 2029) atas desakan narasi semata. Jikapun terjadi itu lahir dari kesepakatan konstitusional.
Kita perlu melihat lebih dalam, siapa yang diuntungkan dari sebuah isu, bagaimana narasi dibentuk, dan mengapa perhatian publik diarahkan ke sana.
Karena bisa jadi, apa yang terlihat dalam “kegaduhan besar” apakah soal ijazah, korupsi, kebijakan kontroversi, dll, hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar, sebuah mekanisme halus untuk memastikan satu hal tetap terjaga, bahwa kekuasaan yang tetap berdiri, di tengah riuhnya suara yang seolah ingin merobohkannya.
*Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 9 April 2026, 18: 45 Wib.*
