Nduga,detiksatu.com || Gerakan Solidaritas Peduli Masyarakat dan Pembangunan Kabupaten Nduga menggelar aksi damai di bundaran ibu kota Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (2/4/2026).
Aksi tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari kalangan intelektual, mahasiswa, tokoh gereja, hingga masyarakat akar rumput yang peduli terhadap pembangunan daerah. Aksi ini digelar sebagai respons atas berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat Nduga.
Masyarakat Nduga menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Nduga mengalami penurunan pada kuartal kedua tahun 2025–2026. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan program prioritas.
Kordinator aksi sekaligus perwakilan masyarakat Nduga Remes Ubruangge, menyatakan bahwa kondisi Pemerintahan di Nduga saat ini tidak berjalan normal. Ia menyoroti bahwa Bupati bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) berkantor di luar wilayah Nduga sejak dilantik sebagai Bupati definitif.
“Hal ini menyebabkan pelayanan pemerintahan lumpuh total,” ujarnya usai aksi.
Menurut Remes, bupati dipilih oleh rakyat untuk menjalankan amanah rakyat, melayani masyarakat, bukan untuk terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Ia menegaskan pentingnya menjalankan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ia juga menambahkan bahwa kekosongan jabatan wakil bupati tidak seharusnya menjadi alasan terhambatnya jalannya pemerintahan. Kepala daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diminta tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan mengedepankan keterbukaan publik.
Remes mendesak seluruh jajaran pemerintah daerah segera kembali ke Nduga untuk melayani masyarakat serta menangani berbagai krisis yang tengah dihadapi, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya.
Pernyataan Sikap
Dalam aksi tersebut, intelektual dan mahasiswa Nduga juga menyampaikan sejumlah pernyataan sikap, di antaranya:
1. Kami Intelektual dan Masyarakat Nduga menilai bahwa dari semenjak dilantikya bupati bupati Almarum Dinar Kelnea S,sos sampai dengan di gantikan atau di angkat wakil Bupati menjadi bupati definitive Yoas Beon S,IP. Namun, belum menjalankan tugas yang di berikan oleh Pemerintah pusat melelui Gubernur Papua Pengunungan.
2. Dampak dari pengisian kekosongan wakil Bupati Kabupaten Nduga menghambat berjalannya pemerintahan Kabupaten Nduga secara optimal membuat lumpunya pemerintahan dan pelayanan publik di Masyarakat Nduga dari berbagai sektor.
3. Kami Mahasiswa/Inteklektual Nduga medesak Bupati Kabupaten Nduga harus di berikan keluasaan untuk segera turun ke daerah, untuk meleksanakan tugas sebagai kepala daerah dan melayani Masyarakat nduga berdasarkan ketentuan Undang Undang yang ada.
4. Kami Masyarakat Nduga bersama Intelektual Nduga dari 32 distrik dan 248 kampung dengan tegas menyikapi bahwa Bupati Kabupaten Nduga bukan milik elit-Elit politik tertentu tapi Bupati Nduga milik Rakyat nduga dan tidak boleh elit -elit politik menjadikan bupati sebgai alat politik untuk terus menekan Bupati.
5. Kami Gerakan solidaritas peduli Masyarakat dan Pembangunan kabupaten nduga dengan tegas mendesak kepada semua kepala – kepala dinas dan semua OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Nduga harus segera Kembali ke daerah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat, untuk melayani masyarakat Nduga yang saat ini menderita
6. Dan setiap kepala-kepala dinas yang di berikan tugas dan kewenangan oleh Bupati harus sungguh-sungguh bertanggung jawab dan melayani masyarakat bukan DPA dinas menjadikan lahan bisnis atau kepentingan pribadi
7. Kami gerakan solidaritas peduli masyarakat dan pembangunan kabupaten Nduga melihat dan merasakan bahwa disetiap kepala-kepala dinas selama ini belum satu dinaspun yang aktif untuk melayani masyarakat Nduga dan melihat dengan kondisi masyarakat yang semakin hari semakin buruk.
8. Kami menegaskan bahwa pimpinan DPRK bersama Bupati sudah memberikan kewenangan SK atau pembentukan tim Pansus berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada.Namun, justru Bupati di politisasi oleh kedua bakal calon wakil bupati kabupaten Nduga
9. Kami Gerakan Solidaritas peduli masyarakat dan pembangunan kabupaten Nduga bersama tokoh-tokoh masyarakat menegaskan bahwa pihak-pihak tertentu stop memprovokasi masyarakat Nduga terkait isu-isu atau berita hoax pergantian kekosongan wakil Bupati kabupaten Nduga
Aksi damai tersebut menjadi bentuk aspirasi masyarakat yang menginginkan pemerintah daerah segera memulihkan kinerja dan memastikan pelayanan publik kembali berjalan normal di Kabupaten Nduga," tutup Remes
Reporter Inggi Kogoya
